KANAL, TANJUNG SELOR – Ketua DPD KNPI Kalimantan Utara versi Laode Umar Bonte, Fajar Mentari, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kota Tarakan yang digelar pada 11 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan bentuk perpecahan, melainkan proses wajar dalam dinamika organisasi yang berbeda.
“Musda ini bukan lanjutan dari kepemimpinan sebelumnya, melainkan agenda dari organisasi yang berbeda. Jadi tidak tepat jika disebut sebagai tanda perpecahan,” jelas Fajar.
Fajar juga meluruskan narasi soal dualisme dalam tubuh KNPI. Menurutnya, konflik internal yang disebut dualisme hanya terjadi dalam satu organisasi. Namun, dalam konteks KNPI saat ini, terdapat beberapa versi yang masing-masing memiliki kepengurusan sah, badan hukum, dan pengakuan dari pusat.
“Di Kaltara saja ada tiga KNPI versi. Semuanya memiliki struktur hingga ke kabupaten/kota. Jadi Musda seperti di Tarakan merupakan bagian dari membangun struktur tersebut, bukan bentuk perlawanan,” ujarnya.
Menanggapi kritik dari Ketua DPD IMM Kaltara, Ainulyansyah, yang menyebut adanya perpecahan di tubuh KNPI, Fajar menyebut pernyataan itu muncul karena minimnya pemahaman soal dinamika organisasi kepemudaan.
“Saya tidak bilang dia belum dewasa dalam berorganisasi, tapi saya rasa dia belum paham betul definisi dan realita di lapangan. Kritik boleh, tapi dasarnya jangan hanya asumsi. Harus disertai data dan investigasi,” terang Fajar.
Ia menyarankan agar Ainul lebih memahami legalitas dan posisi masing-masing versi KNPI, baik yang diakui oleh Kemenpora maupun struktur kelembagaannya.
“Soal Musda di Tarakan, pelajari dulu: apakah ini lanjutan dari versi sebelumnya, atau memang dari organisasi yang berbeda. Itu penting agar tidak salah tafsir,” tambahnya.
Fajar juga menyinggung soal kedekatan Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, dengan berbagai versi KNPI. Menurutnya, hal itu wajar dan mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pemuda.
“Pak Gubernur hadir di acara KNPI versi Niko, juga hadir di acara versi Andi Mulyono. Bahkan dengan saya pun beliau sering berfoto bersama. Jadi tidak bisa dibilang beliau memihak,” tegas Fajar.
Fajar pun tak segan memuji sosok Niko Ruru sebagai pemimpin yang integritasnya tidak diragukan, dekat dengan akar permasalahan pemuda di Kaltara, serta tidak dikenal sebagai pribadi yang arogan.
“Saya malah malu, karena sampai sekarang belum membentuk struktur di tingkat kabupaten/kota, padahal saya lebih dulu menjabat ketua dibanding Niko,” ucap Fajar jujur.
Ia juga mengkritik posisi Ainulyansyah yang mempertanyakan Musda KNPI versi Niko, padahal dirinya merupakan bagian dari struktur KNPI versi Andi Mulyono.
“Kalau bicara kepentingan, semua versi punya kepentingan. Ainul pun bagian dari KNPI versi lain, jadi wajar jika Musda digelar oleh versi yang berbeda juga. Jangan sampai kritiknya menjadi tidak objektif,” tutup Fajar.
