Jokowi Tanggapi Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP

KN, SOLO – Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat sebagai salah satu dari lima finalis “Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024” versi Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Selain Jokowi, daftar tersebut mencakup Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Namun, Jokowi tak tinggal diam. Ia menanggapi tuduhan ini dengan tegas, mempertanyakan dasar penilaian OCCRP yang menyebut dirinya tokoh korupsi. “Kalau saya disebut terkorup, apa yang saya korupsi? Saya minta itu dibuktikan. Jangan hanya membuat tuduhan tanpa fakta,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Selasa (31/12).

Tudingan Tanpa Dasar

Jokowi menganggap tuduhan tersebut sebagai framing jahat yang sengaja diarahkan untuk menjatuhkan reputasinya. “Orang bisa menggunakan apa saja untuk menuduh, dari NGO, partai, hingga organisasi masyarakat. Tapi kalau tuduhan itu tidak punya bukti, apa gunanya? Itu hanya fitnah,” tegasnya.

Jokowi juga meminta masyarakat untuk tidak langsung percaya pada tuduhan semacam ini. Ia mengingatkan bahwa penilaian dari pihak luar sering kali tidak memahami konteks dan realitas di dalam negeri.

Langkah Tegas Jokowi di Pemerintahan

Jokowi menilai tuduhan ini sangat tidak adil, mengingat langkah-langkahnya yang keras terhadap para pelaku korupsi, bahkan di lingkup kabinetnya sendiri. Selama masa pemerintahannya, sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang terlibat korupsi telah ditindak tegas tanpa pandang bulu, termasuk yang berasal dari partainya sendiri.

“Apakah itu bukan bukti nyata? Saya tidak melindungi siapa pun yang salah. Kalau ada bukti korupsi, silakan ditindak. Tapi kalau tidak, jangan sembarangan menuduh,” ujarnya dengan nada serius.

Dukungan dari Projo

Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, juga membela Jokowi. “Pak Jokowi adalah pemimpin yang selalu mengedepankan integritas. Beliau bahkan tidak segan menindak orang-orang terdekatnya jika melanggar hukum,” kata Handoko. Ia menambahkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi tetap tinggi hingga saat ini.

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU